PENDAFTARAN CALON ANGOTA PPLN

1. Pengumuman

2. Tugas Wewenang

3. Surat Pendaftaran

4. Surat Pernyataan

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka mengundang dan membuka kesempatan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) setempat untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Osaka. PPLN di Osaka ini akan bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden RI pada bulan April tahun 2019 mendatang di 17 Prefektur wilayah kerja KJRI Osaka (Osaka, Kyoto, Nara, Hyogo, Shiga, Wakayama, Mie, Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Shimane, Tottori, Kagawa, Ehime, Tokushima, Kochi dan Fukui).

Persyaratan menjadi Anggota PPLN
1. Warga Negara Indonesia (WNI), berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD RI 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
3. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
4. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik (dengan surat dari partai politik);
5. Berdomisili dalam wilayah kerja PPLN (KJRI Osaka);
6. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
7. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
8. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
9. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Anggota PPLN
1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku;
2. Foto kopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat dari lembaga pendidikan formal;
3. Surat Pernyataan bermaterai cukup (disediakan KJRI Osaka) dan ditandatangani yang berisi:
a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD RI 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
b. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apabila pernah menjadi anggota PPLN dan KPPSLN pada Pemilu.

Tugas PPLN
1. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), melalukan perbaikan data pemilih, atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN);
2. Menyampaikan daftar pemilih WNI kepada KPU;
3. Melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
4. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos di wilayah kerjanya;
5. Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
6. Mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN, KSK, dan Pos di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU, dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
7. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
8. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang PPLN
1. Membentuk KPPSLN;
2. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
3. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
4. Melakukan monitoring dan supervise pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
5. Menetapkan petugas ketertiban TPSLN;
6. Menetapkan DPTLN;
7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban PPLN
1. Membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPSLN, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN), dan DPTLN;
2. Membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemilu di luar negeri;
3. Menjaga dan mengamankan keutuhan isi kotak suara;
4. Mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPSLN, KSK, dan Pos;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawal Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN);
6. Mendata pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
7. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran (ditutup tanggal 17 Februari 2018)
Sekretariat PPLN Osaka:
KJRI Osaka, Nakanoshima Intes Bld. 22F, 6-2-40 Nakanoshima, Kita-ku,
Osaka 530-0005, Jepang
Telp: +81 6 6449 9889; Fax : +81 6 6449 9892
Email: pplnosaka2019@indonesia-osaka.org

Tulisan ini dipublikasikan di Nusantara, Pengumuman. Tandai permalink.