EKONOMI

2006, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5 - 6,5 Persen

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2006 mencapai 5,5 hingga 6,5 persen. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2005 yang diperkirakan mencapai 5,5 persen.

Untuk harga minyak mentah Indonesia pada 2006 diperkirakan berada pada kisaran US$ 40-45 per barel, dengan produksi sekitar 1,075 juta barel per hari.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Jusuf Anwar dalam jawaban tertulis pemerintah atas pertanyaan anggota Komisi XI DPR. Jawaban tertulis itu disampaikan melalui rapat kerja antara Menkeu dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5).

Dikatakan, dalam kerangka ekonomi makro Indonesia 2006, kebijakan fiskal akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Pemerintah telah menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro RAPBN 2006 yang bertujuan mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan secara bertahap.

Dalam kajian kerangka ekonomi makro RAPBN 2006, pemerintah mengasumsikan nilai tukar rupiah diperkirakan mengarah stabil dengan rentang antara Rp 8.800 hingga Rp 9.200 per 1 dolar Amerika Serikat. Adapun sasaran inflasi sebesar 5,5 persen, plus minus 1 persen diperkirakan dapat tercapai, katanya.

Pemerintah menargetkan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran 6,5 hingga 8,5 persen. Pada 2006, di samping upaya mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran, tantangan pokok yang dihadapi kebijakan fiskal pada 2006 itu juga akan banyak berkaitan dengan upaya untuk terus menurunkan defisit APBN dan mengurangi tingkat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal itu bertujuan untuk mencapai kesinambungan fiskal dengan tetap mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber pembiayaan yang tersedia.

Untuk memantapkan kesinambungan fiskal itu pada 2006, pemerintah akan menurunkan defisit anggaran secara bertahap yaitu dari sekitar 0,8 persen atau Rp 19,5 triliun dari PDB 2005 menjadi sekitar 0,5 hingga 0,7 persen terhadap PDB 2006. Upaya penurunan defisit itu akan dilakukan melalui peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta penurunan stok utang pemerintah, dan rasionya terhadap PDB, katanya.

Dijelaskan, realisasi triwulan I APBN 2005 hingga April 2005, tercatat realisasi pengeluaran mencapai Rp 115 miliar dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4,5 triliun.

Masih rendahnya pelaksanaan APBN 2005 itu terutama berkaitan dengan penyampaian laporan realisasi dari masing-masing unit organisasi di daerah yang cukup membutuhkan waktu dan akan secara berangsur dapat dipenuhi.

Sedangkan untuk belanja modal baik berupa pengadaan barang maupun pembangunan dan rehabilitasi gedung, serta kantor hingga saat ini masih dalam tahap persiapan.

Pemerintah juga menyajikan pokok-pokok perubahan asumsi makro dalam APBN 2005. Dalam RAPBN 2005, pemerintah tetap memproyeksikan harga minyak mentah Indonesia US$ 35 per barel walaupun desakan untuk mengadakan perubahan asumsi tersebut cukup tinggi.

Sementara pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2005 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,5 persen lebih tinggi dari perkiraan di APBN 2005 sebesar 5,4 persen. (Suara Pembaruan)

Pengelolaan Perusahaan di Indonesia Terburuk di Asean

Pengelolaan perusahaan di Indonesia secara baik (good corporate governance) paling buruk dibandingkan negara Asean lainnya. Pada 2004, ranking Indonesia jauh di bawah Malaysia dan Thailand. "Country score Indonesia 4,0," kata Mas Ahmad Daniri, Ketua Komite Tetap Good Corporate Governance Kadin Indonesia, Kamis (19/4), di Jakarta.

Skor negara lain seperti Filipina adalah 5,0; Thailand 5,3; Malaysia 6,0; dan Singapura 7,8. Peringkat pengelolaan perusahaan yang baik ini dikelurkan okeh CLSA Asia pada 2004.

Berdasarkan skor, sebenarnya Indonesia meningkat dalam pelaksanaan GCG. Pada 2003 skor Indonesia baru 3,2. "Tapi memang masih tertinggal jauh dari negara lainnya," ujar Mas Ahmad.

Untuk memperbaiki pelaksanaan good corporate governance, Kadin membuka klinik GCG. Kadin, kata Mas Ahmad, menyediakan 35 konsultan untuk membantu perusahaan milik anggota Kadin untuk mengelola perusahaan dengan baik. Untuk mendapatkan layanan konsultasi perusahaan dikenakan biaya Rp 500 ribu.

Dengan ikut klinik GCG, kata Mas Ahmad, perusahaan diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang bersih. Pengelolaan yang bersih meliputi bidang pertanggungjawaban, akuntabilitas, kesetaraan, dan transparansi.(Koran Tempo)

Asumsi Makro RAPBN 2006 Nilai Tukar Rp 9.200 per Dollar AS

Pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat pada tahun 2006 akan stabil di kisaran maksimal Rp 9.200 per dollar AS, atau melemah dibandingkan dengan asumsi pemerintah dalam APBN Perubahan 2005 yang ditetapkan Rp 8.900 per dollar AS. Jika nilai tukar itu terjaga dan pasokan barang terjamin, sasaran inflasi tahun 2006 diperkirakan mencapai 5,5 persen.

"Sejalan dengan sasaran inflasi tersebut, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan akan berada pada kisaran 6,5 persen hingga 8,5 persen. Itu relatif stabil dibandingkan dengan perkembangan tingkat suku bunga SBI tahun 2005 yang diperkirakan mencapai rata-rata 8 persen," kata Menteri Keuangan Jusuf Anwar dalam dua kali Rapat Kerja, yakni dengan Komisi XI dan Panitia Anggaran DPR, Kamis (19/5) di Jakarta.

Dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran ini hadir juga Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati.

Jusuf menegaskan, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat diperkirakan akan terus berlanjut. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pada kisaran 5,5 persen hingga 6,5 persen, atau lebih tinggi dari perkiraan tahun 2005 yang mencapai 5,5 persen. "Pertumbuhan ekonomi itu diharapkan akan didukung oleh meningkatnya peranan investasi dan ekspor. Indikasi awal menunjukkan, investasi akan lebih didominasi oleh investasi baru daripada perluasan investasi," kata Jusuf.

Harga minyak

Di sisi lain, menurut Jusuf, dengan mempertimbangkan masih ketatnya pasokan minyak mentah di pasaran dunia serta tingginya harga dan permintaan dunia, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2006 diperkirakan berada di kisaran 40-45 dollar AS per barrel. Sementara produksi minyak mentahnya sendiri turun dari 1,125 juta barrel per hari di tahun 2005 menjadi 1,075 juta barrel per hari pada tahun 2006.

"Itu terjadi mengingat ladang-ladang minyak baru belum berproduksi secara optimal, sementara terdapat penurunan secara alamiah terhadap ladang-ladang yang ada dan relatif berumur tua," kata Jusuf.

Jusuf menyebutkan, hingga tanggal 30 April 2005 terdapat surplus anggaran senilai Rp 20,6 triliun. Hal itu disebabkan karena realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp 119,57 triliun, sedangkan realisasi belanja negara hanya sebesar Rp 98,9 triliun.

"Realisasi belanja pemerintah pusat itu antara lain meliputi belanja pegawai, pembayaran bunga utang, dan pembayaran subsidi," kata Jusuf.

Karena investasi

Sementara itu, Odd Per Brekk dari misi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Stephen Schwartz dari Perwakilan IMF di Indonesia, kepada pers di Jakarta, hari Kamis petang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap memiliki momentum selama tahun 2005.

"Suatu hal yang menggembirakan karena basis pertumbuhan ini semakin luas, dengan investasi kian memainkan peran pendukung. Ini berbeda dengan sebelumnya yang lebih berbasis pada konsumsi," ujar Brekk. Kehadiran misi IMF sejak 9 Mei ini berkenaan dengan program diskusi konsultasi pascaprogram monitoring.

Meski demikian, misi IMF yang datang setiap enam bulan ini mengingatkan Indonesia agar terus menjaga tingkat inflasi sehingga tidak terlalu tinggi. "Kami mendukung langkah Bank Indonesia untuk terus menjaga laju inflasi," ujar Brekk. Dia juga mengingatkan soal angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi.(Kompas)

Reconstruction Agency Inaugurated

President Susilo Bambang Yudhoyono has formally inaugurated the much-awaited special agency tasked with coordinating the rebuilding of tsunami-stricken Aceh and its offshore islands.

The agency will manage an estimated Rp46.1 trillion ($4.81 million) in reconstruction funds over the next five years, as well as award tenders to the private sector for reconstruction work.

State Secretary Yusril Ihza Mahendra told a press conference on Monday (18/4/05) that a government regulation in lieu of a law on the establishment of the agency was signed by the president on April 16.

"The regulation stipulates that the agency will have wide powers to manage the reconstruction efforts in Aceh and Nias, including dealing directly with the private sector, and donor countries and agencies," he said.

The agency -- officially to be called the Executive Agency for the Rehabilitation and Reconstruction of Aceh and Nias -- will take over the reconstruction functions of the provincial administration.

"The province will handle other functions that are not related to the reconstruction process. However, to avoid any overlap, a number of provincial officials will hold ex officio positions in the agency," Mahendra said.

According to the regulation, the Aceh governor will serve as the agency's vice chairman, with the chairman expected to be a professional or senior bureaucrat with a "clean" reputation.

The new agency will be directly accountable to the president and financially accountable to the Ministry of Finance.

It will be solely responsible for managing the reconstruction funds provided by donor countries or international agencies through the state budget.

The government plans to allocate 50% of the reconstruction funds to repair and replace damaged infrastructure.

In addition, the agency is also tasked with issuing approvals to donor agencies that prefer to channel their contributions directly to the reconstruction effort, rather than through the state budget.

The government has appointed the Supreme Audit Agency, the State Development Comptroller and a private accounting firm to audit the Banda Aceh-based agency’s financial reports.

RI-Australia Trade Framework

Australia and Indonesia will negotiate a new framework to improve trade, investment and the business environment between the two countries, Trade Minister Mark Vaile and his Indonesian counterpart Mari Pangestu announced Monday (18/4), Dow Jones reported.

The framework will be consistent with and supportive of both countries' objectives in negotiations for a free trade agreement between Australia, New Zealand and the 10-member Association of Southeast Asian Nations, and in the World Trade Organization, Vaile said.

He and Pangestu were attending the Fifth Australia-Indonesia Trade Ministers' meeting in Bali.

The decision to negotiate the trade and investment framework comes after a visit to Australia in early April by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono.

Vaile welcomed the commitment of the Indonesian government to economic reform and creating a business-friendly environment.

"Stronger commercial ties are in both countries' interests," he said. More than 400 Australian companies operate in Indonesia, he said. Vaile said he wants to see these linkages increased through further Indonesian investment in Australia.

Asia, Africa seal deal to work on tsunami early warning system

Asian and African leaders agreed on Saturday to set up national early warning systems to minimize the effects of tidal waves, following last year's killer tsunami that claimed over 200,000 lives.

A total of 89 heads of state/government, ministers and officials endorsed plans for the development of a coordinated regional system on the two continents.

"We are determined to establish an integrated strategy for the development of a multi-nodal early warning system with mechanisms for preparedness, prevention, mitigation and response, with a view to minimizing casualties," they said in their statement issued during the Asian-African Summit in Jakarta.

The leaders said that they recognized the need "to invest in the development of proactive, integrated, multi-hazard and multi-sectoral standby arrangements and early warning systems" to mitigate natural disasters around the Indian Ocean rim.

They vowed to work together to translate this into concrete action by establishing a standby arrangement for disaster relief and emergency response, creating networks for information exchange, establishing research and database centers, maximizing the use of the latest advances in science and technology, and developing strategies to reduce the risk and impact of natural disasters.

"We are determined that, harnessed within a spirit of compassion, sacrifice and endurance, our preparedness and capacity to proactively address the effects of tsunami, earthquakes and other natural disasters will prevail to the future betterment of our peoples," the statement read.

The Dec. 26 tsunami, triggered by a massive undersea earthquake, hit 11 Asian and African countries around the Indian Ocean.

The establishment of a tsunami early warning system has become a topic of debate in the region. Some countries have proposed a region-wide disaster warning center while others have suggested a multi-node system.( Jakarta Post )

Australia Sambut Baik Kebijakan Investasi Indonesia

Pemerintah Australia menyambut baik kebijakan ekonomi pemerintahan baru Indonesia dengan menciptakan iklim investasi yang penuh persahabatan. Hal itu memberikan harapan meningkatnya ekspor dan investasi ke Indonesia.

“Selama tahun 2004 saja, perdagangan dari sektor barang dan jasa telah mencapai angka 8,5 miliar dolar Asutralia,” ujar Menteri Perdagangan Australia Hon Mark Vaile dalam jumpa pers Indonesia-Australia Business Council Coenference (IABCC)di Hotel Conrad Nusa Dua Bali, Senin (18/4). Angka itu akan terus meningkat, mengingat sudah sekitar 400 perusahaan Australia yang berinvestasi di Indonesia.

IABCC merupakan pertemuan lanjutan dari Joint Declaration on Comprehensive Partnership yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia John Howard beberapa waktu lalu.

Menteri kedua negara akan membicarakan perluasan kerja sama dan kemungkinan investasi dan perdagangan di sektor-sektor lain, seperti sektor agribisnis dan otomotif. Menurut Vaile, pertemuan ini merupakan kemajuan dari korporasi dua negara yang politik luar negerinya selalu mengalami pasang-surut. Menurutnya, ekonomi akan menjadi perekat kuatnya.

Akan banyak didiskusikan dalam IABCC. Yang paling menonjol adalah pasar produk pertanian. “Untuk agribisnis akan banyak pertukaran informasi menguntungkan,” kata Vaile. Menurutnya, Indonesia adalah pasar yang bagus untuk produk-produk pertanian. Untuk itu iklim investasi di Indonesia mesti dikondisikan untuk menarik lebih banyak investor Australia.

Menyambut hal itu, Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu mengatakan akan meninjau ulang kebijakan tarif ekspor-impor dari dan ke Australia. “Akan ada perhitungan-perhitungan baru dengan berbagai pertimbangan. Untuk itulah konferensi ini digelar,” tegasnya. Semua itu, katanya, untuk mengakomodasi berbagai kepentingan kedua negara sahabat.

Selain itu, dua negara juga akan membahas item-item kerja sama perdagangan internasional yang akan disesuaikan dengan kepentingan dua negara. Item-item itu akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan kerja sama perdagangan regional seperti ASEAN dan APEC. Diskusi kemungkinan menjalin kerjsama regional ASEAN-ANZ-FTA juga menjadi perhatian khusus IABCC.

“Semua memang masih berupa software, tetapi kita berharap ini langkah yang baik bagi kerja sama ekonomi Indonesia-Australia,” ujar Marie.(Koran tempo)

RI-OZ will negotiate a new framework on trade and investment

He and Pangestu are attending the Fifth Australia-Indonesia Trade Ministers' meeting on the Indonesian island of Bali.

The decision to negotiate the trade and investment framework comes after a visit to Australia in early April by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono.

Vaile welcomed a commitment of the new Indonesian government to economic reform and creating a business-friendly environment.

This commitment offers excellent opportunities for Australian companies wishing to export to, or invest in, Indonesia, he said in a statement.

The two countries are exploring a number of measures in the agribusiness sector that should benefit companies in both countries, he said.

Positive 2006 Budget Forecast

The government says Indonesia can look forward to solid growth next year with 6.1% growth, up from 5.5% this year.

The figure was released along with other positive projections the government is using as the basis for drafting of the 2006 state budget, The Jakarta Post reported.

The government sees a stronger rupiah next year, improving exports and investment, but has taken into consideration declining oil production.

"The inflation rate, meanwhile, will be in the range of 4.5% and 6.5%, with the rupiah stabilizing in line with our economy's improving competitiveness."

Anwar said the government's fiscal policies would aim at further fiscal consolidation in terms of the deficit and the country's debt ratio, while implementing more effective and manageable state financing schemes.

"The government aims to continue lowering the budget deficit gradually, from 0.8% this year to between 0.5% and 0.7% next year," he said.

"We will also decrease the country's debt to gross domestic product (GDP) ratio from 47.5% this year to between 42.5% and 43.3% next year."

Foreign Reserves Rose

Foreign reserves rose to $36.07 billion in the first week of April, from $36.03 billion the previous week, due to oil and gas receipts and disbursement of loans, Bank Indonesia said.

Base money fell to Rp181.68 trillion, compared to 184.88 trillion a week earlier.

Investment Figures Jump

Foreign direct investment (FDI) approvals in the first quarter to March rose 173% year-on-year to $4.28 billion driven mainly by new projects, the Investment Coordinating Board (BKPM) said.

Domestic investment approvals increased to Rp9.08 trillion from Rp7.82 trillion over the same period.

There were a total of 285 new foreign projects valued at $2.69 billion, compared with 225 projects worth $454 million a year earlier. There were 81 expansion projects worth $684.5 million compared to 67 projects worth $699.2 million and 37 domestic investment projects which changed status to become FDI projects worth $899.5 million, compared with 20 projects worth $309.7 million in the first three months of 2004.

BKPM approved 46 new domestic projects worth Rp7.20 trillion, compared with 32 projects worth Rp4.45 trillion previously.

Indonesia Pertimbangkan Jadi Peninjau di OPEC

Departemen Luar Negeri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mempertimbangkan opsi mengubah status di OPEC dari anggota menjadi peninjau. Dengan demikian, Indonesia tetap berada dalam lingkaran OPEC, tetapi dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kontribusi sebesar 1 juta dollar AS per tahun.

Demikian kesimpulan dari kertas rancangan tentang posisi Indonesia dalam konteks OPEC dari Departemen Luar Negeri (Deplu) yang didapat Kompas, Selasa (19/4) di Jakarta.

Deplu menawarkan tiga opsi untuk dipertimbangkan, berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam OPEC. Tetap sebagai anggota OPEC sampai dinyatakan sebagai net importir sehingga tidak memenuhi persyaratan keanggotaan OPEC. Keluar dari OPEC, atau sebagai anggota namun beralih status menjadi negara peninjau.

Salah satu anggota Tim Kajian mengenai keanggotaan Indonesia di OPEC, Abdul Muin, menanggapi dokumen tersebut mengatakan, dokumen itu masih berupa kertas rancangan Deplu yang lama. Tim masih menunggu tambahan masukan dari Deplu untuk finalisasi laporan evaluasi ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan selesai pada pekan depan.

Dalam dokumen itu disebutkan, dengan menjadi peninjau, Indonesia masih berada di lingkaran OPEC, namun bebas dari kewajiban pembayaran kontribusi. Secara teknis, alternatif ini masih perlu dinegosiasikan karena masih ditentukan oleh hasil perundingan antara pemerintah dan negara-negara anggota OPEC.

Dalam negosiasi tersebut, beberapa hal mungkin perlu diklarifikasi, antara lain mengenai hak-hak dan kewajiban Indonesia sebagai peninjau, komitmen OPEC dan negara-negara anggota terhadap Indonesia. Pemerintah juga diminta menyampaikan kesulitan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia dan kenyataan bahwa Indonesia telah menjadi negara net importir minyak mentah.

Dengan status peninjau, diharapkan keutuhan OPEC di mata internasional tetap terjaga sehingga implikasi negatif terhadap harga minyak dapat diminimalkan. Selain itu, Indonesia akan tetap dapat menikmati keuntungan ekonomis dan politis tanpa harus membayar kontribusi tahunan. Indonesia dapat dipilih menjadi negara yang mendapat bantuan dari OPEC Fund atau lembaga donor OPEC. Beberapa keuntungan dari alternatif ini antara lain menghemat dana pembayaran kontribusi wajib anggota OPEC sebesar 1 juta dollar AS per tahun. Indonesia juga tak perlu membayar sebesar 52.016 dollar AS per tahun sebagai kontribusi wajib kepada anggota OPEC Fund.

Terkait dengan kedekatan hubungan dengan para anggota OPEC, masih terbuka peluang bagi Indonesia untuk mengeksploitasi kemitraan yang sudah terjalin. Misalnya tetap melakukan investasi di bidang gas di Indonesia, meningkatkan jumlah pengiriman tenaga profesional Indonesia, dan meningkatkan bantuan keuangan secara bilateral. Indonesia juga diharapkan masih dapat meminta informasi mengenai ramalan harga minyak untuk dipakai sebagai penentuan asumsi harga minyak mentah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keuntungan politik

Keuntungan politis selama Indonesia tetap menjadi anggota OPEC antara lain posisi tawar Indonesia dalam perundingan energi dunia. Hal itu karena OPEC adalah organisasi negara berkembang yang sangat berpengaruh. Jika Indonesia masih tetap jadi anggota OPEC, posisi tawarnya akan meningkat bila peran OPEC semakin kuat dalam penentuan harga minyak dunia. Kendati hal yang sebaliknya bisa terjadi, yaitu jika peran humas OPEC tidak efektif.

Memperkuat solidaritas Indonesia dengan negara-negara anggota OPEC, terutama terhadap upaya menghadapi permasalahan nasional, seperti masalah HAM, integritas nasional, penanganan masalah-masalah di Aceh, Irian Jaya, Maluku, dan Sulawesi Tengah. OPEC didirikan di Baghdad tahun 1960, dipicu oleh keputusan sepihak perusahaan minyak multinasional yang dikenal dengan sebutan seven sisters untuk menurunkan harga minyak pada tahun 1959 dan 1960. Awalnya, saat OPEC didirikan hanya beranggotakan lima negara, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Selanjutnya, jumlah anggota bertambah setelah negara lain bergabung, antara lain Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya (1962), Uni Emirat Arab (1967), dan Aljazair (1969).(Kompas)

BUMN Dikhawatirkan Menjadi Lembaga Politik

Pergantian pemerintah yang diikuti pergantian direksi di BUMN akan mendistorsi manajemen perusahaan. BUMN akhirnya menjadi mirip lembaga politik. Jika hal ini masih terus dilakukan, revitalisasi BUMN yang menelan dana Rp 425 triliun akan sia-sia.

Demikian pendapat Ketua Komisi XI DPR Paskah Suzetta dan anggota Komisi XI DPR, Uray Feisal Hamid, Selasa (19/4), mengenai maraknya pergantian direksi badan usaha milik negara (BUMN) akhir-akhir ini. Kedua wakil rakyat yang membidangi masalah keuangan dan perbankan itu mengakui, di beberapa BUMN telah muncul keresahan akibat tidak transparannya pergantian direksi. Keresahan akan mengakibatkan hilangnya inisiatif dan produktivitas karyawan.

Paskah Suzetta berpendapat, pergantian direksi itu wajar dan harus dilakukan jika masa jabatannya sudah berakhir. Akan tetapi, pergantian itu harus dilakukan secara transparan, diumumkan kepada publik siapa calonnya, dan seyogianya para profesional, bukan birokrat.

Yang yang terjadi selama ini, kata Paskah, pergantian itu terkait dengan keinginan subyektif menteri BUMN dan beberapa menteri terkait. Pengganti yang ditunjuk juga orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan para menteri. Umumnya birokrat dan bahkan kerap tidak berpengalaman dalam mengelola bisnis.

Budaya nepotisme

Akibatnya, budaya nepotisme ikut terbawa dalam manajemen BUMN. Situasi demikian akan membuat BUMN menjadi tidak sehat dan keropos seperti di masa lalu. "Sudah saatnya kita meninggalkan kultur nepotisme dan menjauhkan BUMN dari intervensi politik. Apalagi Indonesia makin tertinggal dari negara-negara yang tadinya di bawah kita. Seperti halnya Malaysia,’’ ujar Ketua Komisi XI dari Fraksi Golkar tersebut. Baik Paskah maupun Uray Feisal Hamid berpendapat, kabinet sekarang adalah koalisi beberapa parpol dengan bendera dan kepentingan politik tidak sama. Dikhawatirkan, hal tersebut juga terbawa dalam pergantian direksi BUMN.

"Makin tampak gejala jika menterinya dari parpol agama, direksinya juga dipilih berdasarkan kriteria agama yang sama. Keresahan mengenai hal ini sudah terdengar di beberapa BUMN,’’ kata Feisal. Menurut Feisal, situasi demikian akan melahirkan politisasi BUMN dan mentransformasikannya menjadi kuasi lembaga politik. "Dari badan usaha yang terkontaminasi politik parpol, tak mungkin diharapkan lahir kultur korporasi yang sehat. Sebaliknya, BUMN hanya akan jadi kereta ekonomi parpol dalam menghimpun dana bagi persiapan pemilu mendatang,’’ ujar wakil rakyat dari Fraksi Persatuan Pembangunan ini.

Kedua wakil rakyat sependapat, di tengah belum pulihnya ekonomi Indonesia dari dampak krisis ekonomi dan bangkrutnya para konglomerat, BUMN diharapkan menjadi lokomotif ekonomi. Pemerintah seyogianya konsisten dan menyadari hal ini. Apalagi dana yang dikeluarkan bagi revitalisasi BUMN jumlah yang tidak tanggung-tanggung, Rp 425 triliun.

Secara khusus Paskah mengatakan, dalam kasus dugaan penyimpangan prosedur pemberian kredit oleh bank BUMN, misalnya, pemerintah juga harus hati-hati dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Jika setiap direksi bank bisa dipanggil Kejaksaan Agung atau Polri, dampaknya akan sangat besar terhadap kepercayaan publik.

Bukan mustahil terjadi rush, masyarakat berbondong-bondong menarik uangnya. Ini akan mengakibatkan kesulitan likuiditas bank tersebut, seperti di masa lalu. Legitimasi bank adalah kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri. (Kompas)

Indonesia Terperangkap Kebijakan Pangan Monokultur

*Awal Tahun 1980-an, Petani Didorong untuk Menanam Tanaman Ekspor

Indonesia masih terperangkap dalam kebijakan pangan monokultur yang dimulai sejak rezim Orde Baru. Ini merupakan bagian dari upaya penyeragaman kebudayaan dan strategi pembangunan pertanian padat modal. Menurut Sekjen Federasi Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, di Jakarta, Selasa (19/4), kebijakan itu mengarah pada kebergantungan pada satu jenis tanaman pangan, yaitu padi, untuk menghasilkan beras sebagai bahan pokok pangan.

Padahal, papar Henry, ada 700 lebih suku bangsa di Indonesia yang berdiam di ribuan pulau dengan kekayaan alam yang dapat menghasilkan beraneka ragam sumber makanan yang menjadi kebudayaan rakyat itu sendiri.

Rakyat Indonesia yang berdiam di Maluku dan Papua, misalnya, dulu hidup dari sagu dan ubi-ubian yang setara dengan beras. Namun, dengan kebijakan Orde Baru, mereka didorong untuk memakan nasi. Persoalan rawan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama ini, ungkapnya, merupakan contoh hasil proses pembangunan pertanian monokultur itu. Padi dan palawija dipaksakan untuk dibudidayakan pada lahan dengan kondisi geografis dan alam yang justru tak ramah terhadap kedua jenis tanaman itu.

''Namun, terhadap segala persoalan itu, model solusinya sampai saat ini tidak berubah. Tampak dari penanganannya yang hanya mempersoalkan kuantitas beras, tidak pada produksi pertanian lainnya,'' ujar Henry. Selain itu, katanya, Indonesia masih terjebak dalam kebijakan harga pangan yang murah untuk menopang pengembangan industri dan sektor lainnya. Padahal sektor industrilah yang seharusnya mendukung sektor pertanian, bukan sebaliknya. ''Rezim yang berkuasa saat ini pun belum mempunyai kebebasan politik untuk mengubah kebijakan tersebut,'' tuturnya.

Untuk Perkebunan

Henry mengatakan, sejak awal tahun 1980-an, petani dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia didorong untuk menanam tanaman ekspor menggantikan tanaman pangan. Lahan-lahan subur yang seharusnya cocok untuk tanaman pangan, digunakan untuk perkebunan, antara lain sawit, karet, kakao, dan kopi yang luasnya hingga jutaan hektare.

''Nilai ekspornya memang besar. Namun, dalam skema perdagangan itu adalah semu adanya, karena hampir sebagian besar perkebunan itu dimiliki perusahaan-perusahaan asing dengan berbagai macam nama lokal. Sedangkan petani kita hanya sebagai buruh tani,'' ucapnya.

Kemudian, kata Henry, sebaliknya ketergantungan pangan pada pasar internasional terjadi pada kasus gandum, jagung, kedelai, bawang merah, gula, susu, dan daging. Tahun 2004, Indonesia mengimpor empat juta ton gandum (100 persen yang ada merupakan impor), utamanya bagi industri roti dan mi skala besar dan kecil.

Menurutnya, peningkatan ketergantungan pada gandum akan menjebak sistem pangan dalam negeri. Nilai impor pangan Indonesia pada tahun 2000 untuk enam komoditas (gandum, jagung, beras, biji kedelai, bungkil kedelai, dan kacang merah) sudah mencapai Rp 11,8 triliun. Nilai impor sayur sudah mencapai Rp 539 miliar, dan buah Rp 478 miliar.

Dia mengatakan, membaiknya perkembangan makro ekonomi yang dibangga-banggakan itu ternyata tidak berpengaruh apa-apa bagi kehidupan rakyat tani sehari-hari. Berdasar laporan BPS terakhir, perkembangan nilai tukar petani malah terus merosot. ''Yang lebih mengiris hati adalah laporan Bappenas mengenai berkurangnya jumlah pekerja formal secara masif di pedesaan yang mencapai 4,4 juta orang selama dua tahun terakhir,'' tuturnya.(Suara Pembaruan )

ASEAN Plus 3 Bisa Menjadi Motor Ekonomi Asia-Afrika

Kerja sama yang telah dirintis oleh negara-negara ASEAN bersama tiga mitra mereka, yakni Cina, Jepang, dan Korea (ASEAN Plus 3), dapat menjadi motor penggerak kerja sama ekonomi kawasan Asia-Afrika. Forum itu diharapkan dapat merintis perdagangan bebas dengan fokus pada karakteristik dan keunggulan masing-masing negara.

Demikian pandangan pakar ekonomi Asia, Bob Widyahartono, kepada Pembaruan, di Jakarta, Senin (18/4), berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika di Jakarta, pekan ini. Menurutnya, perekonomian negara-negara di kawasan Asia-Afrika tak mungkin disatukan. Sebab, masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu dibangun aliansi kawasan yang menonjolkan keunggulan masing-masing.

''Tidak mungkin kalau semuanya digabung seluruh kawasan Asia dan Afrika, karena setiap kawasan mempunyai tantangan dan karakteristik yang berbeda-beda,'' ujarnya.

Dikatakan, setiap kawasan harus memperkuat kemampuan masing-masing. Seperti untuk kawasan Asia Timur, diperkuat melalui ASEAN plus 3, yaitu Jepang, Cina, dan Korea Selatan, serta diperluas dengan India. Sementara kawasan Afrika sudah memiliki Treaty of Logos dengan Economic Community of West African States (ECOWAS - Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat) dan South African Development Coordination Conference (SADCC - Konferensi Koordinasi Pembangunan Afrika Selatan).

Menurutnya, Asia-Afrika ke depan jangan lagi terpaku pada semangat solidaritas saja. Idealnya melalui ''Bandung Spirit'' dirintis perdagangan bebas yang saling mendukung dalam pembangunan kawasan, dalam arti saling mendukung sumber daya untuk industrialisasi. Dalam komunitas tersebut selayaknya ada yang berfokus di sektor manufaktur, pertanian, dan perkebunan.

Menurut Bob, ASEAN Plus 3 plus India dapat menjadi motor penggerak kemajuan kembali perekonomian Asia dan Afrika. Konkretnya, kerja sama terbuka antarpembuat kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pebisnis sesuai kapasitas masing-masing dalam kerangka waktu yang matang.

Melihat kondisi sekarang, menurut Bob, Indonesia harus realistis. Tidak mungkin Indonesia dapat menjadi penjuru di kawasan ini karena keterpurukan ekonomi. ''Saya melihat kemampuan Jepang, Cina, dan Korea Selatan yang akan menjadi penggerak ekonomi di kawasan Asia Timur,'' kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara tersebut. Untuk itu, tambahnya, yang paling penting bagi Indonesia adalah memperkuat aliansi di antara negara di kawasan Asia Timur, dengan mencegah kemungkinan munculnya ketegangan-ketegangan politik dan terjadinya politik adu domba sesama negara di kawasan Asia Timur oleh negara kuat lainnya.(Suara Pembaruan).

Indonesia-Afrika Selatan Sepakat Bentuk Komisi Perdagangan

Indonesia dan Afrika Selatan sepakat membentuk komisi perdagangan. Kesepakatan ini dicapai dalam pembicaraan antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Afrika Selatan Thabo Mvuyelwa Mbeki, di Istana Merdeka, Selasa (19/4) sore.

Penandatangan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri Perdagangan Mari Eka Pangestu dan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Zuma. Pembentukan komisi perdagangan, menurut Mari, untuk mereview isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan bilateral, yakni bagaimana meningkatkan dan memanfaatkan kesempatan yang ada, serta melakukan eksplorasi ekonomi.

Kedua negara juga sepakat bekerja sama mempelajari isu-isu global seperti WTO dan Millenium Development Goal. "Kalau saya lihat dari potensi yang ada kita bisa meningkatkan ekspor terutaama produk manufaktur ke afrika selatan," ungkap Mari.

Turut ditandatangani dalam kesempatan itu MoU dibidang pertanian oleh Menteri Pertanian Anton Afriantono dan Menteri Luar Negari Afrika Selatan Nkosazana Dlamini Zuma. Kedua negara juga sepakat menandatangani peningkatan kerjasama pertukaran hewan dari kebun binatang kedua negara.

Presiden Mbeki berkunjung ke Indonesia dalam rangka menghadiri penyelengaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, 22-23 April mendatang. Kedua pemimpin negara itu akan memimpin KTT tersebut. Presiden Yudhoyono menyatakan telah melakukan diskusi intensif dan produktif dengan koleganya, Mbeki. Materi yang dibirakan adalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan diplomatik. "Indonesia dan Afrika Selatan memiliki hubungan yang kuat dan kami akan terus memperluas hubungan itu," ujar Yudhoyono.Sebaliknya, Mbeki mengatakan Afsel dan Indonesia sepakat berjuang melawan terorisme.(Koran Tempo)

Delapan Perusahaan RI Masuk Ranking Dunia Versi Forbes

Delapan perusahaan di Indonesia masuk peringkat perusahaan terbesar di dunia versi Majalah Forbes edisi 18 April. Kedelapan perusahaan Indonesia itu merupakan bagian dari 2.000 perusahaan dunia yang dinilai dari segi penjualan, profit, aset, dan kapitalisasi pasar . Perusahaan tersebut adalah Bank Mandiri menduduki peringkat 783, PT Telkom Tbk (824), Bank Central Asia (1.117), PT Astra International (1.137), Bank Rakyat Indonesia (1.206), dan Bank Danamon (1.652), Gudang Garam, Handjaya Mandala (1.991).

Sedangkan peringkat satu hingga tiga dipegang Citigroup Company (bank), General Electric (konglomerat), dan American Inti Group (asuransi), ketiganya berasal dari Amerika Serikat. Bank Mandiri mampu membukukan penjualan sebesar 3.240 juta dolar AS, keuntungan 546 juta dolar AS, aset 29.405 juta dolar AS, dan kapitalisasi pasar 3.937 juta dolar AS. PT Telkom penjualannya 3.227 juta dolar AS, profit 724 juta dolar AS, aset 5.984 juta dolar AS, kapitalisasi pasar 9.636 juta dolar AS. PT Astra International penjualan 3.750 juta dolar AS, profit 526 juta dolar AS, aset 3.205 juta dolar AS, kapitalisasi pasar 4.723 juta dolar AS. PT Bank Rakyat Indonesia penjualan 1.905 juta dolar AS, profit 298 juta dolar AS, aset 11.175 juta dolar AS, kapitalisasi pasar 4.152 juta dolar AS dolar AS. Dan PT Bank Danamon tercatat penjualannya 827 juta dolar AS, profit 260 juta dolar AS, aset juta 6.332 dolar AS, kapitalisasi pasar 2.531 dolar AS.

Dari sisi jumlah negara, Amerika Serikat memasukan 711 perusahaan, diikuti Jepang 326 perusahaan, dan Inggris 140 perusahaan, Prancis 62 perusahaan, dan Autralia 38 perusahaan. Di kawasan Asia Tenggara, negara Malaysia menduduki peringkat pertama dengan 14 perusahaan yang terpilih oleh Forbes. Setelah itu Singapura dan Thailand yang masing-masing terpilih 13 perusahaan. Filipina hanya dua perusahaan.

Dirut PT Telkom Tbk, Kristiono, menyatakan berterima kasih atas penilaian yang dilakukan pihak luar terhadap kinerja perusahaannya selama ini, yang bisa masuk dalam peringkat dunia. Ia mengatakan pihaknya tetap melakukan revisi terhadap posisi yang lemah dan tetap meningkatkan potensi yang telah baik selama ini. ''Masuknya Telkom di ranking perusahaan dunia membuat kita terus melakukan revisi pada posisi yang lemah, dan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi,'' kata Kristiono kepada Republika, pekan lalu…Menurut dia, kemampuan Telkom selama ini membuat perusahaan melakukan introspeksi diri dan terus mengembangkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan. PT Telkom belum berencana melakukan ekspansi regional untuk masuk dalam persaingan global. Akuisisi, kata dia, bagian dari strategi, yakni bisa masuk perusahaan lain atau dapat mengambil perusahaan lain. ''Mengambil perusahaan lain itu yang lebih cepat, tapi kita tetap memperhitungkan ke depannya,'' katanya.(Republika)

Australia Sambut Baik Kebijakan Investasi Indonesia

“Semua memang masih berupa software, tetapi kita berharap ini langkah yang baik bagi kerja sama ekonomi Indonesia-Australia,” ujar Marie.(Koran tempo)

Bursa Dunia dan Indonesia Rontok

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta kemarin anjlok 36,33 poin (3,43 persen) ke 1.060,189. Ini merupakan penurunan terbesar sejak 17 Mei 2004.

Saham unggulan yang anjlok harganya antara lain PT Astra Internasional Tbk. yang merosot Rp 450 ke posisi Rp 1.550 per lembar saham. Penurunan juga terjadi pada saham PT Gudang Garam Tbk. Rp 150 menjadi Rp 15.300 per saham, saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) turun Rp 150 menjadi Rp 4.475 per saham, dan saham PT Unilever Indonesia Rp 150 menjadi Rp 3.650 per lembar. Anjloknya IHSG ini akibat rontoknya beberapa indeks bursa saham di dunia. Pada transaksi kemarin, indeks Hang Seng di Hong Kong tercatat turun 2,08 persen ke 13.355,23. Ini Diikuti indeks Nikkei-225 di bursa Tokyo anjlok 3,80 persen menjadi 10.938,44. Straits Times Singapura terpangkas 1,98 persen ke 2.107,67. Sedangkan indeks Shanghai China turun 1,58 persen menjadi 1.197,735 (lihat tabel).

Jatuhnya bursa saham dunia ini, menurut Manajer Ekuitas Chuo Securities Koichi Seki, selain dipengaruhi melemahnya bursa Wall Street akibat melemahnya data perekonomian AS, juga dipicu ketegangan antara Cina dan Jepang yang kian memanas setelah Jepang mengeluarkan buku sejarah yang sama sekali tidak menyebutkan kekejaman tentara Jepang saat perang dunia kedua.

"Merebaknya demontrasi anti Jepang di China yang mulai anarkis menimbulkan kecemasan pelaku pasar," kata Seki seperti dikutip AFP.

Sementara itu jatuhnya IHSG di BEJ, menurut Kepala Riset PT Mandiri Sekuritas Irwan Junus, akibat terjadinya kepanikan jual di bursa saham Jakarta. Pasar panik karena faktor negatif dari eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah terjadinya penurunan bursa global, karena turunnya data ekonomi AS, laba perusahaan, ancaman kenaikan suku bunga Fed, dan ketegangan Cina dengan Jepang. Ketegangan Cina dan Jepang yang kian memanas itu akan mempengaruhi ekonomi global. Pasalnya, kedua negara itu menjadi pemain ekonomi dunia terbesar.

"Amerika sendiri masih tergantung pada produk Cina. Sedangkan ekspor Jepang juga banyak ke pasar Cina. Jadi ketegangan Cina dan Jepang bisa mengguncang pasar," kata Irwan.

Sedangkan faktor internal adalah terjadinya kenaikan suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan terpuruknya kurs rupiah. "Secara psikologis bursa saham cukup berisiko di tengah sentimen negatif mendominasi pasar. Jika kondisi ini berlanjut indeks bisa turun di bawah seribu," katanya.

Irwan juga memperkirakan, tidak tertutup kemungkinan adanya peralihan dana dari pasar modal ke pasar uang. Ini tecermin dari penurunan indeks, yang diikuti dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pada transaksi kemarin kurs rupiah ditutup melemah 43 poin menjadi Rp 9.575 per dolar AS dibanding posisi akhir pekan lalu yang mencapai Rp 9.532 per dolar AS.

Menurut analis valas dari bank asing di Jakarta, jatuhnya rupiah itu dipicu aksi borong dolar yang dilakukan offshore (investor institusi luar) dan dunia usaha.

"Rupiah nyaris menyentuh level Rp 9.600 per dolar AS, tepatnya di Rp 9.580 per dolar AS. Untungnya, Bank Indonesia segera melakukan intervensi dengan menjual dolar ke pasar, sehingga laju penurunan rupiah bisa tertahan," ujarnya.

Selain itu, menurut analis bank asing tersebut, kemungkinan pelaku pasar keluar dari pasar modal dan obligasi di Indonesia dan menukarkan ke dalam mata uang dolar. Ini terlihat dari adanya lonjakan volume transaksi di pasar uang antarbank Jakarta. "Volume transaksi hari ini cukup besar mencapai US$ 600 juta, lebih tinggi dari hari biasanya yang hanya sekitar US$ 300-400 juta," katanya.

Head of Debt Capital Market Danareksa Paulus Nurwandono melontarkan pendapat berbeda. Menurut dia, anjloknya indeks saham BEJ kemarin bukan diakibatkan oleh larinya dana dari pasar saham ke pasar obligasi. "Hampir tidak ada aliran dana dari pasar saham ke pasar obligasi," kata dia. "Investor saham berbeda dengan investor obligasi, sehingga tidak akan secepat itu investor saham melarikan dananya ke pasar obligasi," ujarnya

Menurut Paulus, anjloknya indeks saham BEJ lebih disebabkan pengaruh anjloknya indeks regional dan global, setelah Amerika Serikat meminta Cina segera merevaluasi mata uangnya, yaitu renmibi. "Itu yang menakutkan pasar, sehingga indeks anjlok."

Sementara itu, Chief Econom PT Bank Internasional Indonesia Tbk Ferry Latuhihin melihat jatuhnya indeks kemarin merupakan dampak dari bubble yang terjadi pada IHSG. "Kinerja indeks sangat bagus, tapi tidak didasari oleh fundamental yang baik," kata Ferry.

Menurut dia, pasar memiliki keterbatasan, sehingga suatu saat indeks pasti turun. Turunnya indeks saat ini, juga disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan besarnya redemption yang terjadi di reksa dana belakangan ini.(Koran tempo)

Pemerintah Aktifkan Badan Koordinasi Energi Nasional

Pemerintah mengaktifkan kembali Badan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren) untuk mengatasi kelangkaan pasokan energi di tanah air dan menggenjot penggunaan energi alternatif.

Pasalnya, penggunaan energi nasional sampai hari ini 80% masih bertumpu pada minyak dan gas bumi (migas). Sedangkan sumber daya energi nonmigas kurang tergarap.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro alasan pemerintah menggiatkan kembali keberadaan Bakoren karena harga minyak mentah dunia terus melambung tinggi, sementara itu cadangan yang ada di Indonesia semakin menipis. Sehingga, pemerintah akan meningkatkan penggunaan energi alternatif.

Sasarannya, seperti tertuang dalam cetak biru pengembangan industri energi nasional 2005-2020, adalah penggunaan bahan bakar tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak (BBM), tetapi pada sumber energi alternatif lainnya.

"Kami akan mendorong penggunaan energi alternatif seperti gas, batu bara, panas bumi dan sumber-sumber energi lainnya," ujarnya usai melakukan pertemuan Bakoren, akhir pekan lalu, di Jakarta. Purnomo menjelaskan, selama ini ketergantungan Indonesia terhadap BBM sangat tinggi, sementara ekspor gas volumenya cukup besar dan impor minyak juga besar.

Keadaan ini mau tak mau membuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini tergantung dari penjualan migas. Termasuk beban akibat menanggung subsidi BBM yang besar akibat selisih harga jual BBM domestik dengan harga internasional yang begitu besar.

Belum optimalnya industri energi, kata Purnomo, karena infrastruktur energi yang kurang memadai dan harga BBM yang belum mencapai keekonomian alias masih disubsidi, sehingga pemanfaatan energi belum efisien.

"Hal ini membuat energi mix timpang. Padahal, masih banyak cadangan gas dan batu bara yang belum dimanfaatkan secara optimal," jelas Purnomo.

Adapun, selama beberapa tahun terakhir, sejumlah industri kesulitan bahan baku energi maupun untuk bahan baku produk (feed stock). Misalnya, tersendatnya pasokan batu bara maupun gas untuk pembangkit listrik di Jawa Barat dan Jawa Timur, pasokan gas untuk pabrik pupuk di Aceh, dan kesulitan mendapatkan bahan baku petrokimia naphta di dalam negeri. Di sisi lain, sekitar 80% pembangkit listrik yang dioperasikan PLN masih menggunakan BBM yang secara ekonomis lebih mahal dibandingkan menggunakan gas, batu bara atau panas bumi. (Media Indonesia)

Pemerintah Negosiasikan Utang Baru Senilai 1,44 Miliar Dollar AS

Pemerintah Indonesia telah menegosiasikan kembali baik secara bilateral maupun multilateral, utang baru untuk sebanyak 10 perjanjian pinjaman senilai 1,44 miliar dollar AS dari berbagai donatur. Setelah dinegosiasikan, pinjaman baru itu segera ditandatangani dalam waktu-waktu mendatang.

Pinjaman baru tersebut meliputi komitmen dari Bank Pembangunan Asia (ADB), International Bank for Restructuring and Development (IBRD), Islamic Development Bank (IDB), Internatisonal Development Agency (IDA) dan Japan Bank for International Corporation (JBIC).

Demikian diungkapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangaun Nasional (Bappenas) Sri Mulayani Indrawati kepada Kompas, di Jakara, Jumat (15/7) petang. "Negosiasinya itu sudah kita lakukan sejak akhir tahun 2004 lalu. Sekarang, kita menunggu untuk ditandatangani. DPR sudah kita laporkan beberapa waktu yang lalu. Itu untuk pinjaman, misalnya yang multilateral dengan ADB dan IBRD. Yang bilateral antara lain dengan JBIC. Umumnya, pinjaman yang sudah kita negosiasikan kembali kemarin itu menyangkut masalah pelayanan air bersih dan kesehatan, pengembangan pedesaan dan lainnya," ujar Sri Mulyani.

Ditanya secara rinci pinjaman yang sudah dinegosiasikan pemerintah Indonesia, Sri Mulyani mengaku tidak ingat persis.

Namun, dari data yang awal bulan April lalu dilaporkan ke DPR, terungkap dari total utang baru yang telah dinegosiasikan pemerintah sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono senilai 1,44 miliar dollar AS. Dari utang baru itu tercatat utang baru multilateral senilai 256,69 juta dollar AS, dan utang baru bilateral dari JBIC senilai 119 juta dollar AS.

Utang baru multilateral berasal dari skema pinjaman IBRD senilai 80 juta dollar AS, sementara pinjaman IDA untuk program pengembangan kecamatan di seluruh Indonesia senilai 80 juta dollar AS.

Adapun untuk utang baru bilateral tercatat paling besar adalah skema pinjaman untuk akses jalan Tanjung Priok senilai 249 juta dollar AS.

Sebelumnya, sejak dilantik 20 Oktober 2004 hingga kini, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat telah menandatangani 21 perjanjian pinjaman utang luar negeri senilai 1,62 miliar dollar AS. Utang itu terdiri dari pinjaman multilateral, bilateral, dan kredit ekspor.

Badan khusus utang

Lebih lanjut, mengenai pengelolaan utang luar negeri dan dalam negeri, Sri Mulyani menyatakan bahwa saat ini sudah ada kesamaan pendapat dari berbagai departemen untuk membentuk satu badan tersendiri yang secara khusus menangani utang dalam maupun luar negeri.

"Kami sudah berbicara dengan Departemen Keuangan (Depkeu) dan departemen lainnya mengenai rencana pembentukan badan khusus tersebut. Meskipun pada prinsipnya semua sependapat, namun itu harus dibicarakan lebih lanjut. Yang penting, titik awal dari kesamaan pendapat itu sudah ada," kata Sri Mulyani.

Ditanya bagaimana dengan keberadaan Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara Depkeu dan Direktur Utang luar Negeri Depkeu yang sudah lebih dulu terbentuk, Sri Mulyani menyatakan harapannya memang badan khusus itu akan mengakomodasi semua fungsi itu menjadi satu.

"Memang, kita belum bicara sampai seditail itu. Akan tetapi, kita semakin sepakat untuk pengelolaan utang dari pertemuan terakhir lalu, baik yang bersifat multilatelar maupun utang yang dari pasar seperti penerbitan obligasi internasional kemarin itu. Jadi, itu semacam manajemen unit yang lebih baik lagi," tambah Sri Mulyani.(kompas).

Pemerintah Dirikan Shelter TKI di Arab dan Kuwait

Pemerintah akan membangun shelter yang berfungsi sebagai tempat mengadu TKI jika bermasalah dengan majikan. Di shelter itu, para TKI yang bermasalah akan mendapat pelayanan dari pengacara, psikolog, dan petugas asuransi yang akan membantunya sehingga permasalahannya segera teratasi. Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, I Gusti Made Arka, di Jakarta, Jumat (15/4). Dikatakan, pada tahap awal pemerintah akan membangun lima shelter, empat di Arab Saudi, yaitu di Riyadh, Damam, Jeddah, dan Tabuk, serta satu shelter di Kuwait.

Berangkat April

Menanggapi TKI yang sudah mempunyai visa kerja tetapi tak kunjung dapat diberangkatkan ke Arab Saudi, Arka mengatakan, sekitar 6.800 TKI pada akhir April ini sudah dapat ditempatkan lagi di Arab Saudi, menyusul akan turunnya rekomendasi perjanjian kerja (PK) dari KBRI di Riyadh dan KJRI Jeddah yang telah disahkan oleh notaris setempat. ''Penempatan TKI ke Arab baru dapat dilaksanakan setelah turunnya rekomendasi tersebut,'' katanya.

Pemerintah, tambahnya, tidak ingin lagi menempatkan TKI tanpa adanya kepastian hukum atas perlindungan mereka sebagaimana yang terjadi selama ini. Dengan adanya PK yang disahkan notaris setempat dan rekomendasi KBRI atau KJRI, hak dan kewajiban TKI dan majikan menjadi jelas.

Untuk TKI yang belum memiliki visa dan paspor juga bisa diurus penempatannya ke Arab Saudi. Mereka harus dilengkapi dengan PK baru yang memuat hak TKI untuk berlibur satu hari setelah enam hari kerja. Jika TKI tetap bekerja di hari lembur, dia berhak atas uang lembur.

Selain itu, disyaratkan agar TKI boleh berkomunikasi dengan keluarga atau perwakilan Indonesia, berhak cuti panjang (satu bulan) setelah bekerja satu tahun dan pembayaran gajinya melalui perbankan. "Setelah beberapa dikoreksi, pihak Arab merespons positif persyaratan di perjanjian kerja baru tersebut," katanya.(Suara Pembaruan )

Ekonomi RI 2006 Tumbuh 6,1 Persen

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 mencapai 6,1 persen sehingga tren kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut dengan titik berat pada investasi dan ekspor nonmigas. Sementara itu, tren defisit APBN diharapkan akan menurun menjadi 0,5-0,7 persen dari produk domestik bruto atau PDB.

"Tingkat pertumbuhan 6,1 persen itu merupakan tingkat yang paling aman sehingga kami dapat mempertahankan tren kenaikan pertumbuhan ekonomi dan menekan defisit dari 0,8 persen di tahun 2005 menjadi 0,5 persen hingga 0,7 persen dari PDB pada tahun 2006. Dengan demikian, tren penurunan defisit anggaran akan terus terjadi hingga mencapai surplus pada tahun 2009," kata Menteri Keuangan Jusuf Anwar saat berbicara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Rabu (13/4) di Gedung Bappenas, Jakarta. Jusuf menegaskan, upaya peningkatan investasi dan ekspor nonmigas itu dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan terhadap investasi dan ekspor, seperti menyederhanakan prosedur perizinan, reformasi perpajakan dan kepabeanan, serta mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat, daerah, dan antar-sektor. Selain itu, dilakukan juga upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur.

"Langkah-langkah lainnya untuk meningkatkan investasi dan ekspor itu adalah dengan mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal itu dilakukan melalui kebijakan lintas sektor yang mengarah kepada penciptaan kesempatan usaha dan peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui pembangunan pertanian dan peningkatan kegiatan ekonomi pedesaan," kata Jusuf. Menurut Jusuf, target tingkat inflasi selama tahun 2006 ditetapkan 5,5 persen dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan sebesar 7,5 persen. Pemerintah yakin nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan menguat menjadi Rp 8.800 per dollar AS, atau naik Rp 100 per dollar AS dari asumsi tahun sebelumnya.

"Asumsi suku bunga didorong oleh kecenderungan meningkatnya suku bunga dunia, termasuk akibat pengaruh kenaikan suku bunga Bank Sentral AS, The Fed," kata Jusuf.

Menurut Jusuf, pemerintah tetap mengasumsikan harga minyak mentah dunia dalam RAPBN 2006 di kisaran 35 dollar AS per barrel. Produksi minyak mentah dalam negeri diturunkan dari 1,125 juta barrel per hari pada tahun 2005 menjadi 1,075 juta barrel per hari pada tahun 2006. Asumsi harga minyak sebesar 35 dollar AS per barrel itu merupakan rata-rata harga minyak mentah yang akan terjadi selama tahun 2006. "Kami tidak bisa menetapkan harga minyak mentah hingga 50 dollar AS karena hanya akan memberatkan beban pemerintah dalam dana bagi hasil daerah. Penurunan jumlah produksi minyak itu disebabkan karena pada dasarnya Indonesia kini sudah menjadi negara net importer minyak. Jadi, Indonesia merupakan Presiden OPEC sekaligus pengimpor minyak," kata Jusuf.

Beban utang

Jusuf mengatakan, pemerintah memperkirakan beban pembayaran utang, baik pokok maupun bunga, yang jatuh tempo pada tahun 2006 akan mencapai Rp 61,3 triliun. Kondisi itu menyebabkan beban belanja negara pada tahun yang sama meningkat menjadi Rp 463,3 triliun.

Jumlah pokok utang yang harus dibayar pada tahun anggaran 2006 mencapai Rp 19,75 triliun dengan kewajiban bunga utang sebesar Rp 41,6 triliun. Dengan kewajiban itu, total belanja negara pada tahun 2006 lebih tinggi Rp 33,3 triliun dibandingkan dengan tahun 2004 yang hanya mencapai Rp 430 triliun. Pemerintah menargetkan penurunan rasio stok utang terhadap PDB dari 47,5 persen pada tahun 2005 menjadi antara 42,5-43,3 persen pada tahun 2006.

Optimalkan penerimaan

Jusuf menegaskan, pada tahun 2006, pemerintah akan mendorong penerimaan negara dari pajak dengan tax ratio (perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB) sekitar 12,3 persen hingga 12,5 persen. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan tax ratio dalam rencana pembangunan jangka menengah yang ditetapkan sebesar 11,6 persen. "Penerimaan yang bertambah itu diiringi oleh pembengkakan belanja negara dari 2,9 persen terhadap PDB pada tahun 2005 menjadi 3,2 persen-3,6 persen pada tahun 2006, antara lain untuk pembiayaan defisit dan pembayaran pokok utang," kata Jusuf. Sementara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sasaran utama pembangunan pada tahun 2006 adalah menurunkan jumlah penduduk miskin dari 15 persen pada tahun 2005 menjadi 13,3 persen pada akhir tahun 2006. Selain itu menekan tingkat pengangguran terbuka dari 10,3 juta orang atau 9,9 persen pada tahun 2005 menjadi 9,6 juta orang atau 8,6 persen pada tahun 2006. "Penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran itu memerlukan investasi dan ekspor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Sri.

Atas dasar itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menargetkan kenaikan investasi menjadi 11,2 persen dari PDB dan ekspor nonmigas sebesar 6,5 persen dari PDB. "Upaya itu akan dilakukan dengan memfokuskan percepatan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal, kawasan perbatasan, serta pulau-pulau terisolir," tutur dia.

2005, Indonesia Kekurangan Devisa US$ 15 Miliar Pertumbuhan Impor Cukup Besar

Ketahanan perekonomian Indonesia dikhawatirkan akan melemah pada tahun 2005. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia (BI), tahun 2005 masih kekurangan devisa sekitar US$ 12 miliar hingga US$ 15 miliar. Hal itu antara lain disebabkan devisa hasil ekspor tidak seluruhnya masuk ke dalam negeri, tetapi diparkir di luar negeri. Sementara neraca perdagangan Indonesia terus mengalami defisit tiap tahun sebesar US$ 2 miliar. Demikian diungkapkan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, saat memaparkan hasil rapat Dewan Gubernur BI, di Jakarta, Selasa (12/4). ''Menurut proyeksi yang ada kekurangan devisa kita untuk keseluruhan ekonomi tahun ini berkisar antara 12-15 miliar dolar. Kalau ini dibiarkan tentu akan mengurangi ketahanan perekonomian kita,'' katanya. .

Menurut Burhanuddin, ada beberapa hal yang menjadi perhatian BI. Kondisi neraca perdagangan dalam akhir-akhir ini memerlukan langkah-langkah koordinasi dan integrasi dari pemerintah dan pengusaha. Di sisi lain, BI juga melihat bahwa neraca perdagangan Indonesia, khususnya minyak, mengalami defisit sekitar US$ 2 miliar per tahun.

''Sudah menjadi pendapat umum bahwa dana hasil ekspor itu sering diparkir di luar negeri,'' ujarnya. Burhanuddin mengatakan, fenomena tersebut sudah diidentifikasi BI sejak lama. Selain tampak dari neraca hasil ekspor, hal itu dibuktikan dari perbandingan dana segar yang masuk ke dalam perekonomian. Ada jarak yang cukup signifikan. Kondisi tersebut memerlukan kebijakan-kebijakan yang koordinatif, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Gubernur BI juga mengatakan, perdagangan internasional menuju perbaikan. Namun secara neto, nilai ekspor belum memberikan sumbangan yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi. Apalagi selama beberapa bulan terakhir, BI memantau pertumbuhan impor juga cukup besar.

''Bentuknya, impor dalam kerangka investasi maupun impor capital good atau impor bahan baku, serta impor barang-barang konsumsi. Satu hal yang cukup membesarkan hati adalah arah pertumbuhan kita sudah lebih seimbang dari beberapa waktu lalu. Investasi sudah cukup baik dan konsumsi masih berada di depan dalam mendorong pertumbuhan,'' katanya.

Kebijakan Moneter

Dalam kesempatan itu pula, Burhanuddin menegaskan, BI akan tetap menerapkan kebijakan moneter yang cenderung ketat (tight bias) hingga tiga bulan ke depan. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi, khususnya mengendalikan tingkat inflasi jangka menengah.

Selama triwulan pertama 2005, kondisi ekonomi makro tetap stabil, meskipun tekanan pada nilai tukar dan inflasi cenderung meningkat.

Dikatakan pula, nilai tukar akan diarahkan dalam upaya menjaga volatilitas, sehingga tidak terlalu bergejolak. Diharapkan kontrol yang ketat akan mengurangi dampak terhadap tingkat inflasi, terutama guna mencapai target tingkat inflasi jangka menengah sebesar 5 persen pada tahun 2008. Tingkat inflasi diharapkan sebanding dan seirama dengan tingkat inflasi yang terjadi di kawasan.

Menurut Burhanuddin, ada sejumlah faktor eksternal yang kurang kondusif bagi perekonomian Indonesia. Pertama, kenaikan harga minyak dunia. Kedua, tekanan inflasi secara internasional mendorong berbagai negara di kawasan untuk menaikkan suku bunga. Ketiga, harga komoditas yang cenderung meningkat. ''Tekanan inflasi (tahunan) akan berkisar 8,81 persen. Ini jauh dari target maksimum yang ditugaskan pemerintah kepada BI yakni 7 persen. Hal itu akibat perkembangan ekspektasi masyarakat, sebagai akibat dari berbagai situasi yang kurang stabil di pasar dalam negeri,'' jelasnya. Khusus mengenai kinerja perbankan, BI menilai periode triwulan I 2005 cukup baik. Hal itu tercermin dari indikator perbankan seperti aspek permodalan, kualitas kredit dan tingkat profitabilitas (pembentukan keuntungan). Berdasarkan data Februari 2005, jumlah kredit yang diberikan tercatat mencapai Rp 601,8 triliun. Target pertumbuhan kredit perbankan sesuai rencana bisnis tahun 2005 yakni 23,2 persen diperkirakan akan tercapai. Di sisi kredit, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loans/NPL) gross relatif stabil di posisi 6 persen. Sementara NPL neto membaik hingga menjadi 1,7 persen. ( Suara pembaruan ).